makalah PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas kelompok mata kliah Hukum Perdata Islam Indonesia yang di ampu oleh Bapak. FUAD MUSTAFID ,S.Ag., M.Ag.

Di Susun Oleh :

1. Tri AgilSeptiawan

2. Dina Aulia

3. FathurRohman

4. Ahmad Muyasir

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Di antara tujuan penyusun adalah untuk memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Pembagian Warisan didalam mata kliah Hukum Perdata Islam Indinesia yang mencakup hukum islam dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dasar penulisan dilakukan mencakup pembahasan mengenai Pelaksanaan Pembagian Warisan, Pengelompokkan, Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan

Dalam penyelesaian makalah penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Ucapanterimakasihkepada:

1.      Fuad Mustafid, S.Ag.,M.Ag.

2. Semua pihak yang ikut terlibat

Akhirnya,  penyusun menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu  penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Yogyakarta, 8Mei 2013

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar .....................................................................................................................  1

Daftar Isi ...............................................................................................................................  2

BAB I PENDAHLAN .........................................................................................................  3

A.    Latar Belakang Masalah .......................................................................................  3

B.     Rumsan Masalah ..................................................................................................  3

BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................................  4

A.      Pengertian Waris dan Ahli waris ..........................................................................  4

B.       Sebab-sebab seseorang Mendapatkan Harta Waris ..............................................  4

C.       Hal-hal yang dapat membatalkan hak waris seseorang ........................................  5

D.      Ahli Waris ............................................................................................................ 6

E.       Pembagian Harta Waris ........................................................................................ 8

BAB III PENUTUP ............................................................................................................. 13

A.      Kesimpulan ........................................................................................................... 13

B.       Contoh Perhitungan Waris ...................................................................................  13

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................  15

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Sebagai mana yang telah disebut dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan  yang berlaku di indosesia, kompilasi hukm islam menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadimiliknyamaupunhak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Selain kompilasi hukm islam yang sebagai sandaran didalam menentukan bagian warisan kepada ahli waris, juga menganut peraturan yang tertulis didalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga KUHPerdata (burgerlijk Wetboek) Hukum Orang. Untuk itu mari kita mempelajari serta mengkritiki tentang pembagihan harta waris bagi ahliwaris yang berlaku di pengadilan selurh indonesia apakah sudah ada titik keadilan yang dirasakan oleh ahliwaris.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan

2.      Bagaimana Pengelompokkan Ahli Waris

3.      Bagaimana cara Pembagian Harta Warisan

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Waris dan Ahliwaris

Menurutbahasamawarisadalahbentukjama’ dari kata mirosun, yang berartihalwarisan.Sedangkanmenurutistilahadalahperpindahanberbagaihakdankewajibantentangkekayaan orang meninggalduniakepada orang lain yang masihhidup.
Ilmu yang mempelajarihalwarislebihpopulerdisebutfaroid, yaituilmu yang mempelajaritentangsiapa yang mendapaatkanwarisan, siapa yang tidakmendapatkan, kadar yang diterimaolehtiap-tiapahliwaris, danbagaimanacarapembagiannya.[1]

Sedangkan menurt pasal 171 Kompilasi Hukum IslamHukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadiahliwaris.[2]

B.            Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Harta Waris.

a.    Nasab atau adanya hubungan darah atau keturunan (Q.S. An Nisa’ {4} : 7) “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

b.    Mushoharoh, yaitu adanya ikatan pernikahan yang sah. Misalnyasuamiatauistri.

c.    Al Wala’ yaitu seseorang yang memerdekakan budak. Sabda Rasul : Artinya : Sesungguhnya hak wala’ (kekerabataan) itu untuk orang yang memerdekakan (H.R. Bukhori Muslim).

d.   Hubungan sesama Muslim, yaitu jika yang meninggal tidak memiliki ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari’ah.

Didalam KHPerdata Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena : (1) ditentukan oleh undang-undang, dan (2) wasiat.

Ahliwaris karena undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentkan dalam peratran perundang-undangan yang berlak. Ahli waris karena undang-undang ini diatur  dalam pasal 832 KUHPerdata dan pasal 174 inpres Nomor 1 Tahun 1991. Didalam pasal 832 KUH Perdata ditentkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut ndang-undang adalah :

1.      Para keluarga sedarah, baik sah mapun luar kawin

2.      Suami atau istri yang hidup terlama.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak ata ketrnan mereka, baik anak sah maupun anak luar kawin. Ahli waris menurut undang-undang dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

a.       Golongan pertama, terdiri dari suami atau istri dan keturunannya;

b.      Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan sadara;

c.       Golongan ketiga, terdiri dari leluhr lain-lainnya;

d.      Golongan keempat, terdiri dari sanak kelarga lain-lainnya dari garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.[3]

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila sema golongan ahliwaris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sampai harta untuk itu mencukupi. 

C.           Hal-halyang DapatMembatalkanHakWarisSeseorang.

a. Pembunuh. Orang yang membunuhkeluarganyatidakmendapatkanbagianhartapusakadari orang yang dibunuhnya.SabdaRasulyang Artinya :“Orang yang membunuhtidakdapatmewarisi orang yang dibunuhnya”(H.R. Nasai’i )

b.Hamba sahaya ( Status budak). Firman Allah :Artinya :….. seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ………..( Q.S. An Nahl {16} : 75) . c. Berbeda agama ( kafir ). Rasulullah bersabda yang artinya : “ Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam. Demikian pula orang yang bukan Islam tidakdapatmewarisi orangIslam” ( H.R. Jama’ah ).

Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Menurut KH Perdata orang yang tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris adalah :

a.       Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat orang yang meninggal (pasal 838 ayat (1) KUH Perdata,pasal 172 ayat (1) inpres nomor 1 tahn 1991 tentang KHI);

b.      Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengadan telah melakkan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahn lamanya ata hukuman yang lebih berat (pasal 838 ayat 2 KH Perdata, pasal 172 ayat 2 inpres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI);

c.       Mereka yang dengan kekerasan ata perbatan tidak mencegah si yang meninggal untk membat atau mencabut surat wasiatnya (pasal 838 ayat 3 KUHPerdata)

d.      Mereka yang telah menggelapkan, mersak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (pasal 838 ayat 4 KUH Perdata).

D.           Ahli Waris

Secara keseluruhan ahli waris yang mendapatkan harta pusaka ada 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.
a. Pihak laki-laki :

1). Anaklakilaki

2). Cuculaki-lakidarianak laki-laki

3). Ayah

4). Kakekdaripihak ayah

5). Saudaralaki-lakisekandung

6). Saudaralaki-lakiseayah

7). Saudara laki-laki seibu

8).Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ( keponakan)

9). Anaklaki-lakidarisaudaralaki-lakiseayah

10). Saudaralaki-laki ayah yang sekandung( paman )

11). Saudaralaki-laki ayah se ayah

12). Anaklai-lakisaudara ayah yang laki-lakisekandung

13). Anaklaki-lakisaudara ayah yang laki-lakiseayah

14). Suami

15). Lali-laki yang memerdekakanbudak.

Jika lima belas orang tersebut di atasmasihadasemuanya, yang diprioritaskanadatiga ,yaitu ;

1). Ayah,

2) Anaklaki-laki

3) Suami.

b. Pihak Perempuan :

1) Anak perempuan

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki

3) Ibu

4) Nenek dari pihak ayah

5) Nenenk diri pihak ibu

6) Saudara perempuan sekandung

7) Saudara peremmpuan seayah

8) Saudara peremouan seibu

9) Istri

10) Perempuan yang memerdekakan budak

Jika Sepuluh orang masih ada semua, maka yang diprioritaskan ada lima yaitu :
1). Istri

2). Anakperempuan

3). Cucuperempuandarianak laki-laki

4). Saudaraperempuansekandung

Jikadua 25 orang masihadasemua, maka yang diprioritaskanadalahsebagaiperikut :

1).Ibu
2).Ayah
3).Anaklaki-laki

4). Anakperempuan

5). Suamiatauistri

E.     PembagianHarta Waris.

1.Ahliwaris yang mendapatkanbagiantertentu (FurudhulMuqoddaroh)
Bagian-bagianwaris yang telahditentukanoleh Al Qur’an adlah : 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. 6. Ahliwaris yang mendapatkan 1/2 adalah :

a). Anakperempuan, apabilasendiriantidakbersamasaudara.

b). Saudaraperempuantungal yang sekandung

c). Cucuperempuan, jikatidakadaanakperempuan

d). Suami,Jikatidakadaanakataucucu.

2.Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1//4. yaitu :

a).Suami, jikaadaanakataucucu

b). Istri,jikatidakadaanakataucucu.

3. Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1/8 adalah ;

a).Istri, jikasuamimeninggalkananakataucucu.

4.Ahliwaris yang mendapatkanbagian 2/3 adalah :

a).Duaanakperempuanataulebih,jikatidakadaanaklaki-laki.

b).Dua cucu perempuan atau lebi dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan.

c).Dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung

d).Dua orang saudaraperempuanataulebih yang seayah, jikatidakadasaudaraperempuan yang sekandung.

5. Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1/3 adalah :

a). Ibu, apabila yang meniggaltidakmeninggalkaankaataucucudarianaklaki-lakidantidakadasaudara.

b). Dua orang saudaraataulebih, darisaudara yang seibu, baiklaki-lakimaupun perempuan.

6.Ahliwaris yang mendapatkanbagian 1/6 adalah :

a). Ibu, apabila yang meninggalmempuanyaianakataucucudarianaklaki-lakiatausaudaralebihdarisatu.

b). Ayah, jika yang meninggalmempunyaianakataucucudarianaklaki-laki.

c).Nenek, jika yang meninggalsudahtidakadaIbu

d). Cucuperempuandaripihakanaklaki-laki, baiksendirianataulebih, jikabersamaanakperempuan.

b. AhliwarisashobahAhliwarisashobahadalahahliwaris yang memperolehbagianberdasarkansisahartapusakasetelahdibagikanahliwaris yang lain. Ahliwarisashobahdapatmenghabiskansemuasisahartapusaka.Ashobahdibagimenjaditigayaitu :

1. Ashobahbinafsih, yaituahliwaris yang mejadiashobahdengansendirinya, yaitu :

a). Anaklaki-laki

b). Cuculaki-lakidarianaklaki-laki

c). Ayah

d). Kakekdaripihak ayah

e). Saudaralaki-lakisekandung

f). Saudaralaki-lakiseayah

g). Anaklaki-lakisaudaralaki-lakisekandung

h). Anaklaki-lakidarisaudaralaki-lakiseayah

i). Pamansekandungdariayah

j). Pananseayahdari ayah

k). Anaklaki-lakisekandungdari ayah

l). Anaklaki-lakipamanseayahdari ayah

2. Ashobahbilghoiri, ahliwaris yang menjadiashobahkarenasebabahliwaris yang lain merekaadalah :

a). Anakperempuan, jikabersamasaudaralaki-laki.

b). Cucuperempuan, jikabersamacuculaki-laki

c). Saudaraperempuansekandung ,jikabersamasaudaralaki-laki.

d). Saudaraperempuanseayah, jikabersamasaudaralaki-lakiseayah

3. AshobahMa’alghoiri, ahliwaris yang menjadiashobahjikabersamaahliwaris yang lain, yaitu :

a). Saudaraperempuansekandungseorangataulebih, jikabersamaanakataucucuperempuan.

b).Saudaraperempuanseayahseorangataulebih, jikabersamaanakataucucuperempuan yang seayah.

KompilasiHukum Islam (KHI) mengaturbagian-bagianparaahliwaris (dalamHukumWarisIslam),sepertitersebutberikutini :
1. AnakPerempuan :
• ½, bilaseorangdiri (anaktunggal&perempuan)
• 2/3, bilajika 2 orang ataulebih
• 1 : 2 (ashobah), bilabersamaanaklaki-laki

2. Ayah :
• 1/3, bilatidakadaanak
• 1/6, bilaadaanak
• Ashobah, bilaseorangdiri

3. Ibu :
• 1/3, bilatidakadaanak / tidakada 2 orang saudaraataulebih
• 1/6, bilaadaanak / ada 2 orang saudaraataulebih
• 1/3, darisisasesudahdiambilbgnjandaataududabilabersama ayah (tidakadaanak / tidakada 2 orang saudaraataulebih)

4. Duda :
• ½, bilatidakadaanak
• ¼, bilaadaanak

5. Janda :
• ¼, bilatidakadaanak
• 1/8, bilaadaanak

6. SaudaraLaki-lakidanSaudaraPerempuanseibu :
• 1/6, bilahanyaseorang, tidakadaanakatau ayah
• 1/3, bersama-sama, bilajumlahsaudara 2 orang ataulebih, tidakadaanakatau ayah

7. SdrPerempuanKandung (seayah) :
• ½, bilahanyaseorang, tidakadaanakatau ayah
• 2/3 bersama-sama, bila 2 orang ataulebih, tidakadaanakatau ayah
• 1 : 2 (ashobah), bilabersamasaudaralaki-lakikandungatauseayah

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimplan

Hukumkewarisanadalahhukum yang mengaturtentangpemindahanhakpemilikanharta

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukansiapa-siapa yang berhakmenjadiahliwarisdanberapabagiannyamasing-masing.

Ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

1.      Karena hubungan darah;

2.      Karena pernikahan.

Ahli waris karena hubungan darah merupakan ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Ahli waris karena hubungan darah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan. Golongan laki-laki ini terdiri dari :

1.      Ayah

2.      Anak laki-laki sadara laki-laki

3.      Paman

4.      Kakek

Golongan perempan terdiri dari :

1.      Ibu

2.      Anak perempuan

3.      Saudara perempuan

4.      Nenek.

Ahli waris karena hubungan perkawinan adalah ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dan ahli waris. Yang termasuk ahli waris karena hbngan perkawinan adalah terdiri dari duda ata janda. Apabila sema ahliwaris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :

1.      Anak

2.      Ayah

3.      Ibu

4.      Janda atau duda.

Sebelm harta pewaris dibagi kepada ahli waris maka ada empat kewajiban ahliwaris yang harus dilakukannya yaitu:

1.      Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai ;

2.      Menyelesaikan baik utang-utang berpa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupn kewajiban menagih hutang;

3.      Menyelesaikan wasiat pewaris

4.      Membagikan harta warisan diantara ahli waris secara adil.

B.            Contohperhitunganwaris .

Pak Ali meninggaldunia, Iameninggalkanahliwaris ,seorangistri, Ibu, Ayah, satuanaklaki-laki, duaanakperempuandantiga orang saudaralaki-laki. HartapeninggalannyaRp. 12. 400.000,-, hutangsebelummeninggalRp. 100.000,-, wasiatRp. 100.000,-danbiayaperawatanjenazahRp. 200.000,- . Berapabagianmasing-masing?
Jawab :
HartapeninggalanRp. 14.400.000,-
Kewajiban yang dikeluarkan :
1. HutangRp. 100.000,-
2. WasiyatRp. 100.000,-
3.BiayaperawatanRp. 200.000,-
JumlahRp. 400.000,-
HartawarisRp. 14.400 – Rp. 400.000 = Rp. 12.000.000,-
Ahliwaris :
1. Istri = 1/8
2. Ibu = 1/6
3. Ayah = 1/6
4. AnakLaki-laki = Ashobahbinafsih
5. Anakperempuan = Ashobahbilghoiri
6. Saudaralaki-laki = mahjub
a. Istri 1/8 =3/24 x Rp. 12.000.000 =Rp. 1500.000,-
b. Ayah 1/6 =4/24 x Rp. 12.000.000 =Rp. 2.000.000,-
c. Ibu 1/6 =4/24 x Rp. 12.000.000 =Rp. 2.000.000,-

Jumlah =Rp. 5.500.000,-

Sisa =Rp. 12.000.000 – Rp. 5.500.000,- =Rp. 6.500.000,-
Anaklaki-laki = 2:1 = 2/3 x 6.500.000,- =Rp. 4.333.000
Anakperempuan 1/3 x 6.500.000 =Rp. 2.166.000

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No.1 tahn 1974

Kompilasi Hukm Islam (KHI)

Fikih mawaris, Hand Out Fikh Mawaris II, Supriatna

Salim, pengantar hukum perdata tertulis,(Jakarta:Sinar Grafika),2009

Nasution Khoirddin, Pengantar Dan Pemikiran  Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia,(Yogyakarta;ACAdeMIA&TAZZAFA),2010

---

[1]Fikih mawaris, hand out fikh mawaris II, Supriatna

[2]Kompilasi hukm islam

[3]Salim, pengantar hukum perdata tertulis,(Jakarta:Sinar Grafika),2009

makalah money loundry

MONEY LAUNDERING

 

Diajukan guna memenuhi tugas dalam mata kuliah Kriminologi

Dosen Pengampu : Siti Jahroh, SHI.

oleh : Mazka Kaukab Izzudin Akmal

NIM : 11360049

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah money laundering ada yang menterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. “Pemutihan” memberi kesan, bahwa uang yang sebelumnya “haram” atau “tidak sah”, karena merupakan hasil kejahatan, setelah melalui proses tertentu menjadi “halal” atau “sah”, seperti halnya pemutihan pemberian izin mendirikan bangungan bagi yang belum memiliki izin. Sementara istilah “pencucian” tidak menggambarkan adanya proses dar “haram” menjadi “halal”. Dengan demikian terjemahan istilah money laundering dengan istilah “pencucian uang” dirasakan lebih tepat.

Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenamya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenamya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhimya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sahllegal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.

Masalah money laundering belakangan makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian dipicu dengan semakin banyaknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Mantan Direktur Internasional Monetery Fund (IMF) Michel Camdessus pernah mengungkapkan bahwa diperkirakan volume dari money laundering adalah antara 2 hingga 5 persen GDP dunia.[1]

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia, disamping 19negara lainnya ke dalam daftar hitam Non Coperative Countries or Territories(NCCTs) atau kawasan yang tidak koperatif dalam menangani kasus money laundering. Kesembilan belas Negara lain adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel,Libanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St.Kits dan Nevis, St.Vincvent dan Grenadines serta Ukraina.[2]

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Pengertian

money laundry adalah merupakan istilah hukum. Yang dipermasalahkan adalah legalitas dari sumber pendapatan atau kekayaan illegal tersebut. pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk merubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga seolah – olah menjadi berasal dari sumber yang halal.[3]

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberi pengertian tentang pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam tindak pidana pencucian uang terkait dua tindak pidana, yaitu kejahatan menghasilkan uang haram (misalnya korupsi) dan pencucian uang haram. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain. [4]

pendapat lain, money laundry  adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan ( financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.[5]

B.     Landasan Yuridis

Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. UU ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (money laundering). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni harta kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan tenaga kerja; penyeludupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Kemudia undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berupaya untuk meminimalisir pencucian uang, sampai dengan saat ini pelaksanaan UU tersebut berupaya terus ditingkatkan.

C.     Sanksi Hukum

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam

- pasal 3 :

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja:

a.    menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b.    mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c.    membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d.    menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e.    menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f.     membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g.    menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2)  Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a.       penempatan;

b.      pentransferan;

c.       pembayaran;

d.      hibah;

e.       sumbangan;

f.       penitipan; atau

g.       penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dari pasal-pasal di atas, ditunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencucian uang : yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, membayar/membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

2.  Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

D.     Unsur-unsur

Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2002, mendefinisikan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-seolah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pelaku

b. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

c. Merupakan hasil tindak pidana

ü  Pelaku

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam UU No. 25 Tahun 2003, digunakan kata “setiap orang”, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

ü  Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan  entransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK. Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2003) :

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dandefinisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003 adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

ü  Merupakan hasil tindak pidana 

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.[6]

E.     Fakor – Faktor Penyebab Terjadinya Money Laundering

ü  Globalisasi system keuangan.

ü  Kemajuan dibidang teknologi. Dalam hal ini yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi. Salah satunya adalah kemunculan internet di dunia maya (cyber space). Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, bata batas Negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan – kejahatan transnasional.

ü  Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat pada suatu Negara.

ü  Munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money (e-money), yang tidak terlepaskan dengan maraknya electronic commerce (e-commerce) melalui internet.

ü  Ketentuan perbankan di suatu Negara yang memperbolehkan penggunaan nama samara atau anonym bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank.

ü  Karena dimungkinkannya praktik pencucian uang dilakukan secara layering (pelapisan).[7]

F.                 Kesimpulan

Ø        money laundry  adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan ( financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Ø        Landasan Yuridis, Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. UU ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).

Ø        Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam : pasal 3, pasal 6, pasal 7 dsb.

Ø        Unsur – unsur tindak pidana money laundering : Pelaku, Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, Merupakan hasil tindak pidana.

Ø  Factor – factor tindak pidana money laundering : Globalisasi system keuangan, Kemajuan dibidang teknologi, Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat pada suatu Negara, Munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money (e-money), yang tidak terlepaskan dengan maraknya electronic commerce (e-commerce) melalui internet, Ketentuan perbankan di suatu Negara yang memperbolehkan penggunaan nama samara atau anonym bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank, Karena dimungkinkannya praktik pencucian uang dilakukan secara layering (pelapisan).

DAFTAR PUSTAKA

v  Siahaan, N.H.T,Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan., Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan : 2002)

v  Edi Setiadi Bunga Rampai Hukum Pidana. Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2005, hlm.122.

v  http://0sprey.wordpress.com/2012/05/29/pengertian-dan-metode-tindak-pidana-pencucian-uang/ di     akses 13 mei 2013 14.00 WIB

v  Remy Syahdaeni, Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor – faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003, hlm. 6

v  Adrian Sutedi, “Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan  kepailitan”.   Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

v  Meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-landering-politik-cuci-uang/ di akses 13 mei 2013 14.00 WIB

---

[1] Siahaan, N.H.T,Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan., Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan : 2002), hal.1.

[2] “Ibid”, hal 2.

[3] Edi Setiadi Bunga Rampai Hukum Pidana. Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2005, hlm.122.

[4] http://0sprey.wordpress.com/2012/05/29/pengertian-dan-metode-tindak-pidana-pencucian-uang/ di     akses 13 mei 2013 14.00 WIB

[5] Remy Syahdaeni, Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor – faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 tahun 2003, hlm. 6

[6] Adrian Sutedi, “Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan  kepailitan”.   Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 18.

[7] Meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-landering-politik-cuci-uang/ di akses 13 mei 2013 14.00 WIB